Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerjasama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai trustee.  Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – Desember 2020), Fase pre investment (direncanakan Juli 2020 – 2025) dan Fase Result Based Payment ( > 2030).  

Saat ini proyek dimaksud dalam masa persiapan yang salah satu output persiapan ini adalah kelengkapan dokumen Emission Reduction Program Document (ERPD).  Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program. Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi.  Oleh karenanya, di tahap persiapan BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah mempersiapkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. Safeguard documents yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), Environmental and Social Management Framework (ESMF), Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF).  Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa desain program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019.

Bogor, 23 Agustus 2022, dalam rangka pembangunan sistem data sharing dan diseminasi informasi sistem MAR (Monitoring, Analysis and Reporting) Program BioCF-ISFL dalam bentuk Website, Direktorat Inventariasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dibawah Direjend Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK telah melaksanakan Workshop Data Sharing dan Diseminasi dalam rangka Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 22 – 23 Agustus 2022. Pertemuan dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan secara luring bertempat di Aston Hotel dan Resort Bogor, dihadiri oleh perwakilan Direktorat IGRK, Bappeda Provinsi Jambi, National Project Coordinator, Sub National Project Coordinator, Tim Teknis Bidang MAR, Individual Consultant, Technical Supporting Officer, Staff PMU serta Tenaga Ahli dalam Program BioCF-ISFL.

Dalam Keterangannya, Bpk. Dr. Ir. Saiful Anwar, M.Sc selaku Direktur IGRK menyampaikan bahwa, direktorat IGRK akan segera mempublish data-data dan informasi terkait emisi GRK dan target penurunan emisi GRK Provinsi Jambi sebesar 14 Ton Co2e yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Program BioCF-ISFL. Selain itu akan disediakan pula data dan informasi terkait deteksi dini ke tingkat tapak serta dilengkapi dengan penyajian data WebQuery terkait Boundaries, Tutupan Lahan, Peat Land, dan NRT. Pada tahap awal pengembangan sistem Data Sharing, tim penyusun akan fokus pada mekanisme pengguna internal dan kebutuhan penyampaian data kepada tim technical review World Bank dalam mempersiapkan kick of meeting dengan World Bank

 Ditempat terpisah, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Bpk. Ir. Agus Sunaryo, M.Si menyampaikan bahwa Website BioCF-ISFL Provinsi Jambi disiapkan sebagai wujud tranparansi/ keterbukaan Pemerintah Provinsi Jambi kepada public, khususnya masyarakat Jambi terkait pengelolaan dana Hibah World Bank melalui KLHK dan Kementerian Keuangan RI  kepada Pemprov Jambi.  website ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak untuk mendapatkan semua data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Program BioCF-ISFL di Provinsi Jambi termasuk pelayanan pengaduan atau Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM).

Dalam hal ini, pembangunan website bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jambi terkait dengan perizinan penggunaan web hosting, sehingga website sudah dapat digunakan dan dipublikasikan dengan domain berikut https://biocf.jambiprov.go.id/. Harapannya, sistem Data Sharing dan Diseminasi informasi berbasis Website BioCF ini menjadi rujukan bersama dalam penyampaian serta penggunaan data dan informasi penting terkaiit data Monitoring, Analysis and Reporting (MAR), kegiatan, dan informasi terkini terkait Program BioCF-ISFL Provinsi Jambi.

Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) - Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., mengharapkan, aparatur dan masyarakat desa bisa menghasilkan inovasi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Desa (APBDes) dengan memedomani aturan yang berlaku serta dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, agar masyarakat desa semakin maju, sejahtera dan berdaya saing sehingga berakumulasi pada kemajuan daerah dan nasional. Hal tersebut disampaikan Al Haris saat membuka Workshop Penggunaan APBDes dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Jambi, yang berlangsung di Hotel Golden Harvest Kota Jambi, Selasa (04/10/2022).

“Pemerintah Pusat menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, begitu juga dengan Pemerintah Provnsi Jambi. Membangun Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih kurang  3,6 juta jiwa, perlu kebersamaan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kesatuan prioritas pemerintah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian berkorelasi dengan digulirkanlah dana Desa merupakan bukti kepedulian dan perhatian besar negara dalam pembangunan desa,” ujar Al Haris.

Al Haris menuturkan, dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bantuan keuangan dari Provinsi Jambi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta alokasi dana Desa dari APBD Kabupaten. Dana Desa, bantuan keuangan Provinsi, dan alokasi dana Desa yang tergabung dalam APBDes merupakan sumber daya besar dalam pembangunan desa.

Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H.Sudirman,S.H.,M.H., memaparkan, 4 (empat) strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya menurunkan angka stunting di Provinsi Jambi. Pemaparan tersebut disampaikan Sekda pada Ekspose Hasil Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota bersama Mitra Kerja Pengawasan Interlan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022, yang berlangsung di Hotel Abadi Suite Jambi, Selasa (04/10/2022).

Sekda mengemukakan, program percepatan penurunan stunting merupakan salah satu program lintas sektoral yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau istilah lainnya adalah penta helix. Elemen yang terlibat adalah pemerintah, masyarakat, swasta / korporasi, institusi pendidikan, dan media massa, dimana setiap bidang tersebut mengerahkan segenap upaya dan keahlian dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting.

Sekda menjelaskan, angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, persentase stunting pada balita Provinsi Jambi sebesar 22,4 persen. Pemerintah telah berulang kali menyatakan komitmen atas program-program pemerintah yang akan berdampak besar atas perbaikan sumber daya manusia, khususnya pada penurunan stunting.

Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.I., mengharapkan, Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Jambi turut memberikan kontribusi dalam membangun Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Sani saat membuka Kongres IKAPTK Provinsi Jambi dalam rangka Pemilihan Ketua IKAPTK Periode 2022-2027, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (16/06/2022).

“IKAPTK Provinsi Jambi harus turut memberikan gagasan kreatif dan konstruktif dalam proses pembangunan Provinsi Jambi, khususnya dalam tata kelola pemerintahan. IKAPTK harus menjadi pelopor dalam melakukan berbagai inovasi pada tata kelola pemerintahan untuk kemajuan Provinsi Jambi kedepannya,” ujar Sani.

Sani memberikan apresiasi terhadap peran alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan dalam pemerintahan, dan IKAPTK sebagai wadah para alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan. “Para alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan telah bekerja dan berkarya dalam upaya membangun daerah guna meningkatkan kemajuan daerah,” kata Sani.

Sani menuturkan, pemerintah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam semua sektor pembangunan guna memenuhi kepuasan masyarakat. Alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang bekerja dalam pemerintahan, harus mampu meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan meningkatkan kualitas diri, baik kompetensi skill (keahlian), knowledge (pengetahuan), attitude (sikap), dan kompetensi manajerial.

“Sebagai aparatur pemerintahan, kita harus memahami core values and employer branding Aparatur Sipil Negara, serta harus mampu melaksanakannya pada setiap pekerjaan dalam upaya penguatan budaya kerja dan bagian dari strategi akselerasi transformasi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung Reformasi Birokrasi,” tutur Sani.