Gubernur Jambi Ungkap Tiga Strategi Ekonomi Hijau pada Forum COP28 Dubai

Dubai, Aktual.com – Gubernur Jambi Al Haris ditunjuk menjadi pembicara (narasumber) pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI).

Penunjukkan tersebut dalam rangka implementasi Surat Keputusan KLHK Nomor SK: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Inonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya dengan tema: “Strengtening of Sub National Policies as the Real Action for Reduccing Emission Greenhouse Gas in FOLU Sectors”, Gubernur Al Haris pada Rabu (6/12) malam waktu Dubai menyampaikan strategi Pemprov Jambi yang akan terus fokus pada upaya dan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca.


“Jambi mempunyai ekosistem hutan dan lahan yang paling lengkap di Pulau Sumatera. Kami mempunyai komitmen yang cukup kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+, serta konsistensi pada kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan,” ujar Al Haris.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menambahkan karena provinsinya memiliki prioritas REDD+ yang mempunyai progres dalam penyiapan perangkat, inisiatif dan kolaborasi intervensi perencanaan lintas sektor, sehingga Jambi menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mengurangi tingkat deforestasi tinggi, degradasi hutan dan lahan.
“Kami memiliki 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Jambi. Pertama, penggunaan tata guna lahan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan. Terakhir, konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan,” jelasnya.
Sehingga kata Al Haris, target yang ingin dicapai dari strategi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan adil; ketahanan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan; dan penurunan efek gas rumah kaca.
“Selain itu masyarakat lebih sejahtera dengan lingkungan yang baik, pendapatan masyarakat lebih tinggi, pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta hutan yang lestari berdampak pada implementasi perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat yang lebih baik dan sejahtera,” ungkapnya.
Kemudian lanjut Al Haris dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yaitu target penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Jambi melalui Program/aksi Nyata Penurunan Emisi salah satunya Program J-SLMP BioCF-ISFL, telah disinergikan ke dalam Perencanaan Jangka Panjang (RPJP dan RTRW), Perencanaan Jangka Menegah (RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026).

“Provinsi Jambi tetap konsisten dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan melalui Perangkat daerah, Mitra Kerja Daerah, Private Sector dan Kelompok Masyarakat dalam upaya pemenuhan target Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dan tujuan akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi GRK Indonesia serta memberikan dampak kesejahteraan masyarakat,” tambah Al Haris.

Untuk itu kata Al Haris diperlukan dukungan strategis pencapaian target optimal penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jambi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, pertama meningkatkan supporting pembiayaan dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Jambi; kedua kolaborasi program dan kegiatan dalam mendukung perlindungan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui peran multi pihak.

“Provinsi Jambi telah mempersiapkan Dokumen Grand Growth Planning (GGP) sebagai pedoman intervensi kegiatan dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di tingkat tapak; mendorong program-program yang berkaitan dengan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Jambi; meningkatkan peran kelembagaan perubahan iklim lintas sektor yang didukung oleh Lembaga-Lembaga Donor Internasional; terakhir mendukung kebijakan Provinsi Jambi dalam membangun Kebijakan Satu Peta,” pungkas Al Haris.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan