Dokumen Safeguard Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) Provinsi Jambi

Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerjasama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai trustee.  Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – Desember 2020), Fase pre investment (direncanakan Juli 2020 – 2025) dan Fase Result Based Payment ( > 2030).  

Saat ini proyek dimaksud dalam masa persiapan yang salah satu output persiapan ini adalah kelengkapan dokumen Emission Reduction Program Document (ERPD).  Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program. Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keanekaragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi.  Oleh karenanya, di tahap persiapan BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah mempersiapkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. Safeguard documents yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), Environmental and Social Management Framework (ESMF), Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF).  Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa desain program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019.